Joe

It's me

Pengaruh Kebijakan Nilai Tukar terhadap Sektor Pertanian

Pengaruh Kebijakan Nilai Tukar terhadap Sektor Pertanian

 

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI. i

I.         PENDAHULUAN.. 1

1.1.    Latar Belakang. 1

1.2.    Permasalahan. 1

1.3.    Tujuan Kebijakan Nilai Tukar 2

II.       TINJAUAN PUSTAKA.. 3

2.1.    Kebijakan Pemerintah. 3

2.2.    Kebijakan yang Mempengaruhi Sektor Pertanian. 4

2.3.    Kebijakan Nilai Tukar 4

III.     PEMBAHASAN.. 9

3.1.    Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar 9

3.2.    Dinamika Kebijakan Nilai Tukar 10

3.3.    Dampak Kebijakan Nilai Tukar Terhadap Perekonomian. 12

3.4.    Pengaruh Kebijakan Nilai Tukar Terhadap Sektor Pertanian. 15

3.5.    Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Unggulan Pertanian (Karet dan Kopi) 16

3.6.    Gagasan Dalam Menghadapi Dampak Fluktuasi Nilai Tukar 17

IV.     KESIMPULAN DAN SARAN.. 21

4.1. Kesimpulan. 21

4.2. Saran. 21

DAFTAR PUSTAKA.. 22

 

 

 

  1. PENDAHULUAN

1.1.      Latar Belakang

Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu: kebijakan harga, kebijakan makroekonomi dan kebijakan investasi publik. Dalam hal kebijakan makroekonomi, ada tiga kategori kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian yaitu kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan nilai tukar, kebijakan harga faktor domestik, sumberdaya alam, dan tata guna lahan, Pearson (2005).

Salah satu komponen kebijakan makroekonomi yang berperan penting dalam hubungannya dengan sektor pertanian adalah peranan nilai tukar uang (exchange rate). Nilai tukar di sektor pertanian menjadi penting karena tingkat keuntungan sosial ditentukan oleh harga relatif produksi dengan komoditi lainnya, Tambunan (1996). Ekspor produk pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Di lain pihak Indonesia juga melakukan impor produk-produk pertanian. Dalam kegiatan ekspor impor inilah, nilai tukar berpengaruh penting. Karena melibatkan dua mata uang yang berbeda nilainya.

1.2.      Permasalahan

Fluktuasi nilai tukar merupakan salah satu indikator utama ekonomi untuk penyatuan uang. Secara umum, fluktuasi nilai tukar dapat menghambat perdagangan internasional karena fluktuasi nilai tukar berkaitan erat dengan harga relatif barang-barang domestik dan harga relatif barang-barang luar negeri. Fluktuasi nilai tukar yang lebar menyebabkan harga relatif barang-barang domestik dan barang-barang luar negeri ikut berfluktuasi sesuai dengan arah fluktuasi nilai tukar tersebut. Ekspor juga merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi yang berkaitan erat dengan nilai tukar karena harga barang-barang ekspor dihitung dengan menggunakan satuan mata uang asing (kurs). Pertumbuhan ekspor dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Jika terjadi fluktuasi nilai tukar yang tidak menentu maka harga barang-barang ekspor tidak dapat diprediksikan.

 

1.3.      Tujuan Kebijakan Nilai Tukar

Perekonomian suatu negara dapat dikatakan sedang meningkat atau menurun berdasarkan beberapa indikator dasar makroekonomi. Salah satu indikator dasar makroekonomi tersebut adalah nilai tukar. Hal ini karena nilai tukar merupakan suatu pembanding nilai mata uang suatu negara dengan negara lain. Apabila nilai mata uang suatu negara menguat maka perekonomian negara tersebut bisa dikatakan relatif meningkat sehingga nilai tukar dapat dijadikan acuan salah satu indikator makroekonomi.

Secara umum tujuan kebijakan nilai tukar yang dilakukan Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

 


  1. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.   Kebijakan Pemerintah

Secara umum tujuan kebijakan pemerintah dapat dibagi kedalam tiga tujuan utama yaitu efisiensi (efficiency), pemerataan (equity), dan ketahanan (security). Efisiensi tercapai apabila alokasi sumberdaya ekonomi yang langka keberadaannya mampu menghasilkan profit maksimum, serta alokasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan konsumen yang paling tinggi. Pemerataan diartikan sebagai distribusi pendapatan yang merata diantara kelompok masyarakat atau wilayah yang menjadi target pembuat kebijakan. Biasanya, pemerataan yang lebih baik akan dicapai melalui distribusi pendapatan yang lebih baik atau lebih merata. Ketahanan (pangan) akan meningkat apabila stabilitas politik maupun ekonomi memungkinkan produsen maupun konsumen meminimumkan adjustment costs. Ketahanan pangan diartikan sebagai ketersediaan pangan pada tingkat harga yang stabil dan terjangkau.

Setiap tujuan yang ingin dicapai melalui intervensi pemerintah akan terkait dengan paling tidak salah satu dari ketiga tujuan dasar tersebut yaitu efisiensi, pemerataan, dan ketahanan. Trade-off akan terjadi ketika salah satu tujuan bisa dicapai hanya dengan mengorbankan tujuan lainnya. Yakni, mencapai tujuan yang satu, mengorbankan tujuan lainnya. Apabila terjadi trade-off, maka pembuat kebijakan harus memberikan bobot terhadap setiap tujuan yang saling bertentangan itu, dengan menentukan seberapa manfaat yang bisa diraih dari suatu tujuan dibandingkan dengan kerugian yang harus ditanggung oleh tujuan lainnya. Pembuat kebijakan berkewajiban untuk melakukan penilaian (value judgement) untuk menentukan bobot bagi setiap tujuan. Para pembuat kebijakan inilah yang akhirnya akan bertanggungjawab atas akuntabilitas kebijakan yang dibuatnya. Segalanya akan menjadi mudah, baik bagi analis kebijakan maupun pembuat kebijakan, bila tidak terjadi trade-off. Namun, keadaan ini umumnya jarang terjadi. Hasil yang diharapkan dengan implementasi kebijakan adalah tercapainya keadaan yang lebih baik sesuai dengan keterbatasan sumberdaya. Namun, biasanya trade-off hampir selalu saja terjadi. Para analis bertugas melakukan monitoring dan evaluasi atas kebijakan, sementara pembuat kebijakan mengambil keputusan dengan menentukan bobot dari setiap tujuan kebijakan.

2.2.   Kebijakan yang Mempengaruhi Sektor Pertanian

Kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi sektor pertanian dapat dikelompokkan kepada tiga kategori yaitu kebijakan harga, kebijakan investasi publik dan kebijakan makroekonomi. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan kebijakan yag bersifat spesifik komoditas. Setiap kebijakan diterapkan untuk satu komoditas (misalnya, beras). Kebijakan harga juga bisa mempengaruhi input pertanian. Kebijakan investasi publik mengalokasikan pengeluaran investasi (modal) yang bersumber dari anggaran belanja negara. Kebijakan ini bisa mempengaruhi berbagai kelompok, produsen, pedagang, dan konsumen, dengan dampak yang berbeda karena dampak tersebut bersifat spesifik pada wilayah dimana investasi itu terjadi. Kebijakan makroekonomi mencakup seluruh wilayah dalam satu negara, sehingga kebijakan makroekonomi akan mempengaruhi seluruh komoditas.

Salah satu kebijakan makroekonomi adalah kebijakan nilai tukar. Kebijakan nilai tukar secara langsung berpengaruh terhadap harga output dan biaya produksi pertanian. Nilai tukar adalah nilai konversi mata uang domestik terhadap mata uang asing. Sebagian besar komoditas pertanian diperdagangkan secara internasional. Hampir semua negara melakukan ekspor dan impor sebagian dari kebutuhan atau hasil produk komoditas pertanian mereka. Untuk produk-produk yang diperdagangkan secara internasional, harga dunia akan menentukan harga dalam negeri apabila tidak ada hambatan perdagangan. Dengan sendirinya, nilai tukar secara langsung mempengaruhi harga produk pertanian karena harga domestik (dinilai dalam mata uang dalam negeri) produk yang diperdagangkan sama dengan harga dunia (dinilai dalam mata uang asing) dikalikan dengan nilai tukarnya (rasio antara mata uang dalam negeri dengan mata uang asing). Disamping berimplikasi pada impor dan ekspor, nilai tukar juga berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi.

2.3.   Kebijakan Nilai Tukar

Dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia memiliki salah satu tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang bebas (free floating exchange rate). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, dan bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada tingkat tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah.

Nilai tukar menyatakan nilai satu satuan mata uang terhadap mata uang lainnya atau harga suatu mata uang dalam satuan mata uang asing (misalnya Dolar Amerika Serikat). Nilai tukar (exchange rate) atau dikenal juga dengan istilah kurs adalah harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar merupakan salah satu variabel yang terpenting dalam suatu perekonomian terbuka dimana variabel ini berpengaruh pada variabel-variabel ekonomi lainnya seperti harga, tingkat bunga, neraca pembayaran (Balance of Payment), neraca transaksi berjalan (selisih ekspor terhadap impor) serta variabel lainnya.

Dalam kegiatan perekonomian, ketika nilai mata uang suatu negara meningkat relatif terhadap mata uang negara lain maka mata uang tersebut dikatakan mengalami apresiasi. Implikasi dari apresiasi nilai tukar adalah harga barang-barang domestik di luar negeri menjadi lebih mahal sedangkan harga barang-barang luar negeri yang ada pada pasar domestik (dalam negeri) menjadi lebih murah (dengan asumsi harga domestik kedua negara konstan). Sebaliknya, ketika mata uang suatu negara menurun relatif terhadap mata uang negara lain maka mata uang tersebut dikatakan mengalami depresiasi sehingga berimplikasi barang-barang domestik di luar negeri menjadi lebih murah sedangkan barang-barang luar negeri di pasar domestik menjadi lebih mahal. Perubahan relatif akibat adanya apresiasi atau depresiasi ini yang kemudian bisa mempengaruhi kondisi perdagangan luar negeri suatu negara. Bila semua kondisi lainnya tetap, apresiasi mata uang akan meningkatkan harga relatif ekspor dan menurunkan harga relatif impornya. Barang-barang ekspor negara tersebut menjadi relatif kurang kompetitif di pasar internasional dan hal ini dapat mengurangi nilai ekspor ke luar negeri serta dapat mendorong peningkatan impor. Sebaliknya, depresiasi akan mengakibatkan penurunan harga relatif ekspor dan meningkatkan harga relatif impor. Barang-barang ekspor negara tersebut menjadi lebih kompetitif di pasar internasional yang dapat meningkatkan nilai ekspor ke luar negeri dan mengurangi nilai impor.

Pada dasarnya nilai tukar suatu mata uang yang kuat (atau lemah) ditentukan oleh kuatnya (atau lemahnya) perekonomian negara tersebut terhadap perekonomian negara lain. Faktor yang mempengaruhi adalah seperti konsumsi, investasi dan perdagangan. Nilai tukar mempunyai peran penting dalam pencapaian stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar rupiah yang stabil diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha.

Di Indonesia sejak tahun 1970 kebijakan sistem nilai tukar (kurs) telah mengalami perubahan sebanyak tiga kali. Ketiga sistem nilai tukar yang pernah berlaku di tanah air kita adalah Sistem Nilai Tukar Tetap, Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali, serta Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas. Setiap sistem nilai tukar memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Untuk itu diperlukan analisis tujuan yang mendalam oleh lembaga otoritas moneter sebelum kebijakan dalam penentuan salah satu sistem tersebut digunakan dalam suatu negara.

  1. Sistem Nilai Tukar Tetap (fixed exchange rate)

Pada sistem nilai tukar tetap ini pemerintah (melalui lembaga otoritas moneternya) menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi.

Kelebihannya:

  1. Pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi transaksi devisa.
  2. Pemerintah dapat melakukan intervensi aktif di pasar valuta asing untuk menjaga kestabilan nilai tukar pada tingkat yang telah ditetapkan.

Kelemahannya:

Negara yang menganut kebijakan sistem nilai tukar tetap biasanya akan mengalami kesulitan dalam menjual produk-produk ekspornya di pasar Internasional. Hal ini dikarenakan barang yang dijual menjadi mahal harganya dibandingkan dengan harga yang berlaku pada umumnya. Untuk mengatasi kelemahan dari kebijakan sistem nilai tukar tetap ini pemerintah dapat mengambil langkah kebijakan devaluasi.

  1. Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali (manage floating exchange rate)

Pada sistem nilai tukar mengambang terkendali ini, peranan pemerintah hanya sebatas untuk mempengaruhi tingkat nilai tukar melalui permintaan dan penawaran valuta asing.

Kelebihannya:

  1. Sistem ini dapat menjaga stabilitas moneter dan neraca pembayaran suatu negara.
  2. Pemerintah dapat menetapkan kurs indikasi dan juga membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu.

Kelemahannya:

Nilai kurs cenderung menjadi tidak terkendali. Hal ini terjadi karena adanya rentang Intervensi yang mengakibatkan cadangan devisa suatu negara terus berkurang untuk menutupi selisih kurs.

  1. Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas (free floating exchange rate)

Berbeda dari sistem nilai tukar sebelumnya dimana masih adanya peranan pemerintah. Dalam sistem nilai tukar mengambang bebas ini, pemerintah tidak mencampuri tingkat nilai tukar sama sekali sehingga nilai tukar diserahkan pada permintaan dan penawaran valuta asing.

Kelebihannya:

  1. Sistem ini dapat mengamankan cadangan devisa suatu negara.
  2. Daya saing produk-produk ekspor mengikuti mekanisme pasar yang berlaku.

Kelemahannya:

Sistem nilai tukar mengambang bebas ini tidak dapat diterapkan pada negara dengan karakteristik ekonomi dan struktur kelembagaan yang masih sederhana, seperti pada negara berkembang.

Nilai tukar suatu mata uang juga dipengaruhi oleh sistim yang dianut. Untuk sistem floating exchange rate, sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Namun untuk kepentingan mencapai target-target tertentu, seperti tingkat inflasi dan neraca pembayaran, memerlukan preferensi nilai tukar tertentu. Sehingga bank sentral (Bank Indonesia) bisa melakukan intervensi ke pasar valuta asing dengan menjual atau membeli mata uang asing dengan menggunakan cadangan devisa yang dimiliki untuk mempengaruhi nilai tukar.

Sasaran akhir dari kebijakan moneter dalam sistem nilai tukar mengambang, biasanya merupakan sasaran tunggal yakni inflasi, hal ini sejalan dengan prinsip satu instrumen satu target. Cara pencapaian sasaran inflasi tersebut dapat melalui pendekatan inflation targeting maupun bukan. Dalam nilai tukar yang fleksibel, Overall Balance of Payment (BOP) selalu dalam posisi ekuilibrium artinya neraca transaksi berjalan (Current account ; CA) akan selalu sama besarnya dengan neraca transaksi modal (Capital accumulation ; KA).

Sedangkan sistem nilai tukar mata uang tetap (fixed exchange rate) adalah sistem yang bergantung kepada perilaku-perilaku tertentu dari bank sentral dalam hal penentuan nilai tukar mata uang, konvertibilitas mata uang, keuangan negara dan sebagainya. Mata uang (uang kertas, uang logam dan deposito) ditunjang oleh mata uang asing acuan dan sepenuhnya dapat ditukar ke mata uang acuan tersebut pada nilai tukar tetap, sesuai dengan permintaan. Mata uang acuan adalah mata uang asing yang convertible dan dipilih karena stabilitasnya. Negara yang mengeluarkan meta uang acuan tersebut disebut negara acuan.

Devaluasi (penurunan nilai valuta) biasanya dilakukan oleh negara-negara yang menjalankan sistem kurs pertukaran tetap (fixed exchange rate). Devaluasi adalah tindakan pemerintah yang menurunkan nilai mata uangnya terhadap valuta asing. Contoh 1 dolar US = Rp 7.500, apabila di ubah oleh pemerintah menjadi Rp 10.000, maka dapat dikatakan pemerintah telah mendevaluasi mata uangnya.

Efek-efek yang mugkin dapat ditimbulkan devaluasi adalah :

  1. Ekspor akan bertambah, karena di pasaran luar negeri ekspor lebih murah
  2. Impor berkurang , karena barang luar negeri menjadi lebih mahal
  3. kenaikan ekspor dan pengurangan impor akan memperbaiki neraca pembayaran
  4. Pendapatan nasional akan bertambah karena, 1) ekspor naik, 2 ) pengurangan impor menaikkan permintaan produksi domestik
  5. Mungkin inflasi berlaku, yaitu apabila kenaikan harga-harga barang impor akan mendorong kepada wujudnya kenaikan-kenaikan harga-harga produksi dalam negeri. Inflasi juga dapat berlaku jika devaluasi dilakukan ketika perekonomian mengalami kemakmuran yang tinggi
    1. PEMBAHASAN


Sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan nilai tukar, pemerintah perlu belajar dari pengalaman sebelumnya agar bisa mengendalikan tujuan awal dari implementasi kebijakan nilai tukar tersebut. Pemerintah perlu mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi nilai tukar.

3.1.   Faktor-faktor yang Mempengaruhi Nilai Tukar

Perubahan dalam nilai tukar dapat diakibatkan oleh banyak faktor (Sukirno, 2004), yaitu :

  1. Kenaikan harga secara umum dan terus-menerus (Inflasi)

Inflasi sangat berpengaruh terhadap nilai tukar. Inflasi yang berlaku pada umumnya cenderung menurunkan nilai tukar. Kecenderungan seperti ini disebabkan karena inflasi menyebabkan harga di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan barang impor sehingga impor akan meningkat, dan ekspor akan menurun karena harganya bertambah mahal.

  1. Perubahan harga barang ekspor dan impor

Harga suatu barang merupakan salah satu faktor penting yang menentukan apakah sesuatu barang akan diimpor ataupun diekspor. Barang-barang dalam negeri yang dapat dijual dengan harga barang yang relatif murah akan meningkatkan ekspor dan apabila harganya naik maka ekspor barang tersebut akan berkurang. Pengurangan harga barang impor akan menambah jumlah impor, dan sebaliknya kenaikan harga barang impor akan mengurangi impor.

  1. Perubahan dalam citarasa masyarakat

Citarasa masyarakat mempengaruhi pola konsumsi mereka. Maka perubahan citarasa masyarakat akan mengubah pola konsumsi mereka terhadap barang-barang yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor. Perbaikan kualitas barang-barang dalam negeri menyebabkan keinginan mengimpor berkurang dan dapat meningkatkan ekspor. Sedangkan perbaikan kualitas barang-barang impor menyebabkan keinginan masyarakat untuk mengimpor bertambah besar.

  1. Perubahan suku bunga dan tingkat pengembalian investasi

Suku bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat penting perannya dalam mempengaruhi aliran modal. Apabila suku bunga dan tingkat pengembalian investasi rendah maka akan mengakibatkan modal dalam negeri mengalir ke luar negeri, dan sebaliknya apabila suku bunga dan tingkat pengemabalian investasi tinggi maka akan mengakibatkan modal luar negeri masuk ke dalam negeri. Apabila lebih banyak modal mengalir ke dalam negeri maka permintaan terhadap mata uangnya bertambah dengan demikian akan menambah nilai mata uangnya.

  1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu negara bergantung pada kemajuan ekonomi negara tersebut. Efek yang akan ditimbulkan oleh suatu kemajuan ekonomi kepada nilai mata uangnya bergantung kepada pola pertumbuhan ekonomi yang berlaku.

 

3.2.   Dinamika Kebijakan Nilai Tukar

Indonesia pernah mengalami berbagai rezim dalam kebijakan nilai tukar. Secara ringkas berbagai rezim tersebut disajikan sebagai berikut:

  • Sistem Nilai Tukar Tetap/ Fixed Exchange Rate System (Agustus 1970-Nov 1978)
  • Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali/ Manage Floating Exchange Rate (Nov 1978- September 1992)
  • Sistem Nilai Tukar Mengambang Bebas/Free Floating Exchange Rate (14 Agustus 1997 – sekarang)

Sumber : Laporan Bank Indonesia

Dalam peranannya sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia membuat suatu inflation targeting dengan cara menetapkan sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk periode 2008 – 2010, masing-masing sebesar 5,0%, 4,5%, dan 4,0% dengan deviasi ±1%. Namun demikian, berdasarkan perkembangan terkini, Bank Indonesia mengusulkan kepada Pemerintah tentang perubahan sasaran inflasi 2010-2012 menjadi sebesar 5% ± 1%, 5% ± 1%, dan 4,5% ± 1.

Pada kebijakan implementasi kurs yang digunakan di Indonesia, BI telah melakukan berbagai cara yakni :

  • Periode Sistem Nilai Tukar Tetap dan Sistem Nilai Tukar Mengambang Ketat: Nopember 1978 dari Rp.425 per dolar menjadi Rp.625 per dolar

Maret 1983 dari Rp.625 per dolar menjadi Rp.825 per dolar

September 1986 dari Rp.1134 per dolar menjadi Rp.1644 per dolar

  • Periode Sistem Nilai Tukar mengambang Fleksibel:

Bank Indonesia melakukan 8 kali pelebaran pita intervensi yaitu

  • September 1992 dari Rp. 6 (0,25%) menjadi Rp. 10(0,50%)
  • Januari 1994 dari Rp. 10 (0,50%) menjadi Rp. 20 (1%)
  • September 1994 dari Rp. 20 (1%) menjadi Rp. 30 (1,5%)
  • Mei 1995 dari Rp. 30 (1,5%) menjadi Rp. 44 (2%)
  • Desember 1995 dari Rp. 44 (2%) menjadi Rp. 66 (3%)
  • Juni 1996 dari Rp. 66 (3%) menjadi Rp. 118 (5%)
  • September 1996 dari Rp. 118 (5%) menjadi Rp. 192 (8%)
  • Juli 1997 dari Rp. 192 (8%) menjadi Rp. 304 (12%)

Selain itu dalam periode nilai tukar mengambang flexibel ini Bank Indonesia setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian, dan melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan.

Pergerakan kurs dibentuk oleh beberapa faktor-faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi, diantaranya: suku bunga, jumlah uang beredar, dan neraca pembayaran (faktor-faktor ekonomi), dan keamanan, keadaan politik, tingkat korupsi, serta lain-lain (faktor-faktor non ekonomi). Perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara (kurs) pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut, akibatnya timbul depresiasi dan apresiasi. Depresiasi mata uang negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih murah bagi pihak luar negeri. Sedang apresiasi rupiah terhadap dollar AS adalah kenaikan rupiah terhadap dollar AS. Apresiasi mata uang suatu negara membuat harga barang-barang domestik menjadi lebih mahal bagi pihak luar negeri (Sukirno, 297).

Pada hakekatnya fluktuasi kurs mata uang tidak perlu terjadi kalau sistem moneter internasional menggunakan mata uang tunggal, misalnya dengan menggunakan standar emas dan atau perak dan atau perunggu (Prasetyo, 2010). Pergerakan nilai tukar yang fluktuatif ini mempengaruhi perilaku masyarakat dalam  memegang uang, selain faktor-faktor yang lain seperti tingkat suku bunga dan inflasi. Kondisi ini didukung oleh laju inflasi yang meningkat tajam dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional.

Fluktuasi kurs menjadi sangat menganggu dalam dunia perdagangan internasional, karena harus menggunakan standar kurs yang tepat agar tidak terjadi kerugian bagi eksportir atau importir. Berbagai kalangan dunia usaha telah  meminta pemerintah dan otoritas moneter menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak terlalu tajam atau paling tinggi 5% agar mereka masih bisa bersaing di pasar internasional maupun domestik.

3.3.   Dampak Kebijakan Nilai Tukar Terhadap Perekonomian

Melonjaknya harga-harga saat krisi ekonomi tahun 1997 membuat masyarakat mengalami kegoncangan. Daya beli riil masyarakat turun dratis. Hal ini disebabkan oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyebabkan meningkatnya jumlah hutang luar negeri dan mahalnya barang-barang impor. Disamping itu, hal ini juga menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa (Erwin, 2004).

Pemerintah tidak bisa bertahan terhadap serangan para spekulan untuk mempertahankan posisi rupiah. Cadangan devisapun banyak digunakan hanya untuk mempertahankan rupiah. Perubahan sistem nilai tukar dari mengambang terkendali (managed floating) menjadi mengambang bebas (free floating) tidak terelakkan. Sistem baru ini ternyata rawan dengan berita dan spekulan. Rupiah pun sempat berada di posisi 15.000 per satu dolar AS.

Posisi cadangan devisa yang mencemaskan mengundang IMF berkiprah di Indonesia. Bantuan IMF yang awalnya diarahkan untuk menjaga cadangan devisa ini pun ternyata kurang adil. Pemerintah Indonesia tidak diberi kesempatan untuk mengendalikan bantuan tersebut, tetapi bunga pinjaman harus tetap dibayar. Bantuan akan diberikan bila menurut kriteria IMF pemerintah Indonesia dalam kondisi yang membutuhkan. Kewajiban membayar hutang luar negeri di tengah kesulitan ekonomi dan maraknya korupsi menyebabkan dilema bagi anggaran Indonesia. Keberhasilan negara tetangga Malaysia dalam memulihkan ekonominya adalah karena menerapkan pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas devisa, disamping menetapkan nilai tukarnya (Fixed exchange rate) terhadap dolar AS.

Kewajiban Indonesia membayar hutang luar negerinya membutuhkan cadangan devisa yang besar. Namun jika pelarian devisa sangat mudah terjadi maka ini menjadi masalah lain bagi pemerintah. Disamping itu sistem nilai tukar yang mengambang rawan akan spekulasi dan membutuhkan intervensi BI untuk menstabilkan rupiah yang tentu saja menggunakan cadangan devisa juga.

Namun demikian, sistem nilai tukar mengambang pada sisi lain memberi keuntungan terhadap aktivitas ekspor Indonesia. Nilai rupiah yang berubah dari kisaran Rp 2000 per dolar AS di tahun 1997 menjadi kisaran Rp 8000 per dolar AS pada 2003 menjadikan harga barang Indonesia murah di pasar internasional. Namun ini saja tidak cukup menjadikan barang Indonesia lebih kompetitif di pasar internasional. Masih diperlukan lobi intensif kepada negara-negara tujuan ekspor agar bisa masuk ke negara-negara tersebut. Lobi Indonesiapun nampaknya masih lemah.

Kebijakan untuk melepaskan diri dari IMF pada satu sisi berarti menyatakan kecukupan Indonesia terhadap cadangan devisanya. Dengan demikian, pemerintahpun perlu rasanya mengkaji ulang mengenai sistem nilai tukar dan rejim devisa. Kedua hal ini mempengaruhi tersedianya cadangan devisa. Cadangan devisa yang cukup adalah merupakan bagian dalam menjaga kestabilan ekonomi. Demikian pula halnya penggunaan sistem nilai tukar dan rejim devisa. Selama ini, kedua hal tersebut berpengaruh terhadap perekonomian dalam negeri.

Krisis penurunan nilai tukar dan naiknya suku bunga dan penggunaan input  dari impor yang cukup besar bagi produsen akan mendorong biaya produksi, sehingga harga barang akan naik. Besar kemungkinan tekanan inflasi terutama cost push inflation bisa membahayakan perekonomian Indonesia. Jika daya beli menurun serta harga barang dan jasa meningkat, maka logikanya perusahaan akan menurunkan jumlah produksi (output) yang dapat berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja. Kalau ini terjadi maka pengangguran akan semakin meningkat, dan berdampak pada keresahan sosial, hingga akhirnya setelah terjadi krisis maka akan terjadi chaos.

Kalau perusahaan mengurangi output, maka jumlah pajak yang diterima pemerintah pasti berkurang sehingga total penerimaan (anggaran belanja) yang bersumber dari pajak akan berkurang. Di sisi penawaran (supply) faktor pemotong anggaran belanja ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya target pertumbuhan ekonomi yang tinggi (7-8% per tahun) akan sangat sulit diraih. Krisis finansial 1997 telah menjungkirbalikkan prediksi yang optimis dari pengamat pada awal dan pertengahan tahun 1997. Faktor ini membuktikan bahwa sesungguhnya pertumbuhan ekonomi Indonesia senantiasa sulit diperkirakan (unpredictable) karena sifat ketidakpastian telah menyatu dalam stuktur ekonomi Indonesia.

Implikasi negatif lain setelah depresiasi rupiah melalui mekanisme pasar adalah inflasi. Indonesia masih banyak melakukan impor bahan baku dan barang modal yang cukup besar. Karena nilai dolar yang relatif lebih mahal dibanding rupiah, maka merosotnya nilai rupiah di satu pihak mendorong ekspor, akan tetapi dalam beberapa tahun akan bersifat inflatoar kerena sifat cost-push inflation tersebut. Kalau Indonesia tidak mampu mengurangi impor serta tidak mampu meningkatkan produktifitas ekonomi dan ekspor maka akan segera menghadapi bahaya inflasi. Faktor musim kemarau panjang, kebakaran hutan, bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir bandang, serta faktor alam lain akan dapat memperburuk keadaan ekonomi terutama meningkatnya harga barang konsumsi yang berakhir pada inflasi.

Melemahnya nilai rupiah terhadap dollar dipastikan juga berdampak terhadap sektor pertanian. Bagi perusahaan-perusahaan yang menggunakan bahan bakunya dari dalam negeri, gejolak keuangan mungkin tidak berpengaruh demikian besar, dan apabila sebagian besar output diekspor, maka akan memiliki dampak positif. Namun, bagi perusahaan yang menggunakan bahan baku impor, maka implikasi gejolak keuangan akan berpengaruh terhadap struktur biaya (meningkatkan biaya per unit input dan output) yang lebih besar. Apabila pasarnya dalam negeri, maka kenaikan harga akan menurunkan daya beli. Dalam kondisi ini, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan yang bersangkutan.

Meskipun suku bunga SBI telah berada pada kisaran 8 persen, tidak serta merta mendorong perbaikan di sektor riil, sektor yang berpengaruh terhadap nasib rakyat banyak. Malaysia pada saat krisis menerapkan sejumlah kebijakan, di antaranya adalah menetapkan nilai tukarnya terhadap dolar AS (fixed exchange rate), mengawasi secara ketat lalu lintas devisa, mengawasi harga dan memperbaiki distribusi. Kebijakan tersebut mendorong Malaysia lepas dari krisis.

Upaya mengkaji kembali sistem nilai tukar dan rejim devisa sudah saatnya dilakukan karena berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan telah diuntungkan oleh kedua hal ini. Kasus BLBI, release and discharge, pembayaran hutang G to G (antar pemerintah) dan pelarian devisa oleh pengusaha adalah sekedar contoh nyata yang mendapat keuntungan.

Kebijakan nilai tukar tetap akan mampu mengurangi intervensi otoritas moneter menyuplai dolar di pasar uang sehingga hal ini akan mampu mengamankan posisi cadangan devisa. Sementara pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas devisa akan mengurangi pelarian uang rakyat maupun uang haram ke luar negeri. Kebijakan sistem nilai tukar mengambang bebas pada saat terjadinya krisis boleh jadi merupakan hal yang terbaik pada saat itu. Namun, pada saat ini dimana Indonesia akan mandiri tanpa IMF dan membutuhkan cadangan devisa yang lebih banyak, maka diperlukan pengkajian ulang. Sementara itu penerapan rejim devisa yang lebih mampu mengawasi secara ketat juga perlu dikaji mengingat kejahatan keuangan di Indonesia yang sudah demikian parahnya baik yang konstitusional maupun ilegal.

3.4.   Pengaruh Kebijakan Nilai Tukar Terhadap Sektor Pertanian

Sebagai contoh pada sistem nilai tukar dalam perdagangan internasional dengan menggunakan sistem fixed exchange rate dan floating exchange rate. Efek kedua sistem ini dapat dianalisis dan dibandingkan melalui kebijakan moneter yang ditransmisi ke sektor pertanian melalui pasar tenaga kerja dalam tiap sektor ekonomi (intersector labor market). Karena sifat produksi dan permintaan sektor pertanian biasanya memiliki siklus stabil, maka secara relatif pembiayaan pertanian dilakukan melalui sumber dana yang ada dalam sektor pertanian tersebut. Apabila digunakan kebijaksanaan moneter yang ketat (tight money policy), maka jumlah uang yang beredar akan kecil dan suku bunga akan tinggi. Hal ini akan dapat mendorong modal keluar dari sektor pertanian untuk mencari derajat penerimaan yang tertinggi. Oleh sebab itu investasi dan output akan menurun, yang akibatnya akan terlihat dalam tenaga kerja dengan terjadinya rural-urban migration.

Pengaruh nilai tukar dapat juga dilihat pada perubahan aset di pertanian, utamanya nilai tanah (land market), yang akan berdampak pada pasar modal dan pasar produksi. Oleh karena ekonomi Indonesia masih didominasi sektor pertanian, baik dalam GDP maupun nilai ekspor, maka nilai tukar yang bersifat fixed dan floating akan dapat dilihat dalam ekspor dan impor hasil pertanian Indonesia. Berbagai pendapat menunjukkan bahwa sistem floating exchange rate lebih menciptakan ketidakstabilan sektor pertanian. Ketidakstabilan ini tidak terlihat, karena sektor pertanian diproteksi sangat ketat.

Situasi di atas dapat dianalisis dari flow of capital. Perubahan dalam tindakan moneter akan segera terlihat dalam capital market. Utamanya bagi negara dengan ekspor pertanian cukup besar, efeknya akan terlihat pada pola permintaan terhadap produksi pertanian. Tingkat penerimaan dari perdagangan hasil pertanian akan menentukan tingkat flow of capital dan investasi dalam negeri. Sehubungan dengan hal itu, keputusan AFTA (Asean Free Trade Area) dan GATT(General Agreement on Trade and Tariff) yang sangat mengikat secara lambat laun akan membuka pasar dalam negeri Indonesia terhadap impor pertanian negara lain. Hal ini akan semakin meningkatkan ketidakstabilan sektor pertanian di masa-masa mendatang, akibat pergerakan nilai tukar yang akan menentukan investasi.

Ketidakstabilan yang akan datang dari sistem, situasi atau kebijakan moneter ini akan menyebabkan alasan klasik ketidakstabilan pertanian, yaitu karena: (a) komposisi ekspor negara berkembang bertumpuk pada satu jenis komoditi, (b) tingkat diversifikasi ekspor menurut daerah tujuan kurang luas, (c) pangsa pasar komoditi pertanian kecil, dan (d) tingkat komoditi ekspor pertanian dalam pasar dalam negeri semakin kecil. Oleh sebab itu perubahan di sektor pertanian, termasuk dalam agribisnis, yang dapat menciptakan sistem yang lebih fleksibel akan mampu mengimbangi ketidakstabilan di atas.

Kemajuan sektor pertanian di Thailand terjadi karena tingkat fleksibilitas pertukaran tanaman ke tanaman lain (diversifikasi) berjalan sesuai denyut perubahan pasar dalam dan luar negeri. Tahun 1950-an, misalnya, tanaman teradisional di negeri ini adalah karet dan padi, sedangkan tahun 1960-an adalah tapioka. Kondisi ini sekaligus menggantikan posisi Indonesia dalam pasar ekspor. Tahun 1970-an Thailand kemudian berkonsentrasi pada tanaman tebu untuk gula. Di sini pertanian rakyat tradisional langsung terlibat dalam perubahan harga input dan output. Dengan dukungan oleh program pengembangan agroindustri, pendapatan petani Thailand telah meningkat.

Salah satu kelemahan sistem pertanian tradisional di Indonesia dalam hubungannya terhadap perubahan pasar adalah fleksibilitas tersebut sangat kaku, karena pertanian pada periode industrialisasi berdasarkan substitusi impor (ISI) terlalu dilindungi. Faktor-faktor bio-teknologi maupun penentuan tanaman yang harus ditanam ternyata berhubungan dengan penentuan ranges of farming fleksibility tersebut yang sangat penting dalam mengahdapi globalisasi ekonomi dunia.

Dalam implementasi ISI, Indonesia telah melaukan empat kali devaluasi. Devaluasi yang terakhir dan paling besar adalah pada tahun 1983 sebesar 45%. Hal itu menunjukkan bahwa nilai rupiah mempunyai tendensi yang kuat menjadi over valued, sehingga tidak ada dorongan terhadap peningkatan ekspor hasil pertanian.

3.5.   Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi Unggulan Pertanian (Karet dan Kopi)

Fluktuasi nilai tukar memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekspor karena berkaitan dengan harga relatif dari barang – barang domestik dan luar negeri. Salah satu sektor ekspor tersebut adalah sektor pertanian. Ekspor pertanian dikuasai oleh ekspor tanaman perkebunan. Komoditi unggulan pertanian adalah karet dan kopi. Ekspor karet dan kopi Indonesia memiliki kontribusi yang cukup tinggi terhadap total ekspor Indonesia. Ekspor karet dan kopi ini dipengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar menyebabkan berfluktuasi nilai ekspor karet dan kopi.

Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Pratika (2007) dengan metode Vector Auto Regression (VAR) dan Vector Error Correction Model (VECM) menunjukkan bahwa fluktuasi nilai tukar tidak memiliki pengaruh terhadap nilai ekspor komoditi karet dan kopi. Hal ini karena nilai ekspor komoditi karet dan kopi lebih dipengaruhi oleh harga pasar internasional. Nilai ekspor memiliki hubungan negatif dengan fluktuasi nilai tukar sedangkan harga pasar internasional memiliki hubungan positif dengan nilai ekspor komoditi karet dan kopi. Pada analisis komoditi kopi variabel – variabel yang berhubungan positif dan signifikan dalam jangka pendek dengan nilai ekspor kopi Indonesia adalah harga internasional dan GDP riil dunia. Pada analisis komoditi karet variabel yang berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek adalah jumlah ekspor karet itu sendiri. Pada jangka panjang analisis komoditi kopi ini yang berhubungan positif dan signifikan terhadap nilai ekspor kopi Indonesia adalah nilai tukar riil. Sedangkan variabel lain dalam jangka panjang berhubungan negatif dan signifikan dengan nilai ekspor komoditi kopi adalah harga negara kompetitor, harga domestik dan GDP riil dunia. Pada jangka panjang variabel yang positif dan signifikan mempengaruhi nilai ekspor karet adalah harga domestik dan Industrial Index Production sedangkan variabel yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai ekspor karet adalah jumlah ekspor karet dan harga negara kompetitor.

3.6.   Gagasan Dalam Menghadapi Dampak Fluktuasi Nilai Tukar

Bank Indonesia telah mengerahkan semua daya upaya untuk mencapai tujuannya yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, diantaranya dengan menaikkan BI Rate, Intervensi Pasar dan pengaturan transaksi valuta asing. BI Rate merupakan suku bunga instrumen sinyalemen Bank Indonesia yang ditetapkan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Dengan menaikkan BI Rate, diharapkan dapat mencegah terjadinya capital outflow (penarikan dana ke luar negeri). Karena suku bunga di dalam negeri relatif lebih tinggi daripada suku bunga di luar negeri maka investor lebih tertarik untuk mempertahankan dananya di indonesia. Hal ini terbukti dapat mengurangi penarikan dolar dalam jumlah besar ke luar negeri. Kemudian salah satu upaya Bank Indonesia berikutnya adalah melakukan intervensi Pasar.

Intervensi Pasar merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia dengan membeli Rupiah dan secara otomatis melepas cadangan devisa (dalam hal ini Dolar AS). Hal ini dilakukan untuk mengurangi tekanan terhadap nilai tukar Rupiah karena ulah spekulan yang memburu Dolar AS. Dengan intervensi pasar, maka nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS dapat dipertahankan pada nilai yang diinginkan dengan konsekuensi berkurangnya cadangan devisa dalam Dolar AS.

Sedangkan pengaturan transaksi valuta asing dilakukan untuk memastikan bahwa jual beli Dolar AS dilakukan untuk keperluan transaksi yang mengharuskan dalam bentuk Dolar AS dan bukan untuk spekulasi demi keuntungan pribadi semata. Dari berbagai upaya yang telah dilakukan Bank Indonesia, hingga saat ini memang belum ada yang dapat secara permanen menstabilkan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, atau setidaknya dapat mengembalikan nilai tukar Rupiah ke nilai sebelum terjadinya lonjakan.

Agar Rupiah dapat lebih stabil dalam menghadapi setiap goncangan dalam perekonomian global, Augus (2009), berpendapat agar pemerintah melakukan peninjauan kembali sistem nilai tukar yang digunakan saat ini, karena dari sinilah semua bermula. Sistem nilai tukar yang dianut suatu negara akan mempengaruhi apakah stabil atau rentankah nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap guncangan eksternal.

Indonesia telah menerapkan tiga sistem nilai tukar. Mulai tahun 1970 sampai tahun 1978, Indonesia menganut sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Upaya ketat yang dilakukan untuk mengontrol devisa tetap memaksa Pemerintah Indonesia melakukan devaluasi tiga kali yaitu 17 April 1970 dimana nilai tukar rupiah ditetapkan kembali menjadi Rp. 378 per Dolar AS, kemudian pada 23 Agustus 1971 menjadi Rp. 415 per Dolar AS dan pada 15 November 1978 dengan nilai tukar sebesar Rp. 625 per Dolar AS. Sejak tahun 1978, Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating). Dalam sistem ini, nilai tukar rupiah diambangkan terhadap sekeranjang mata uang (basket of currencies) negara mitra dagang utama Indonesia. Sejak sistem ini dilaksanakan, pemerintah menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Penggunaan sistem ini berlaku hingga bulan Juli 1997. Mulai 14 Agustus 1997 hingga sekarang, sistem yang digunakan Indonesia adalah sistem nilai tukar mengambang bebas (floating exchange rate). Nilai tukar rupiah pernah mengalami tekanan yang diakibatkan oleh adanya currency turmoil yang melanda Thailand dan menyebar ke kawasan ASEAN termasuk Indonesia hingga mencapai Rp. 16.000 per Dolar AS pada tanggal 15 Juni 1998. Dengan diberlakukannya sistem yang terakhir ini, nilai tukar rupiah sepenuhnya ditentukan oleh pasar sehingga kurs yang berlaku adalah benar-benar pencerminan keseimbangan antara kekuatan penawaran dan permintaan.

Sistem mana yang paling bagus untuk Indonesia, sangat relatif terhadap waktu dan keadaan perekonomian Indonesia. Ketiga sistem nilai tukar yang pernah dicoba, masing-masing menghasilkan kelebihan dan kekurangan pada masanya. Pada sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate), jumlah uang beredar tidak dapat dikendalikan. Cadangan devisa juga harus dipelihara dalam jumlah besar. Kemudian kebijakan yang bersifat inflasioner harus dihindari sehingga pada akhirnya kebijakan Devaluasi seringkali menjadi pilihan yang diambil.

Pada sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate), jumlah uang beredar dapat dikendalikan. Cadangan devisa yang dipelihara juga tidak harus dalam jumlah yang besar serta tidak terpojok pada pilihan kebijakan Devaluasi. Dengan memperhatikan masing-masing aspek sistem nilai tukar tersebut dan mencermati kondisi perekonomian pada saat ini, maka lebih cenderung untuk kembali pada sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate). Konsekuensi jika digunakan sistem nilai tukar tetap, cadangan devisa harus dipersiapkan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini untuk mengantisipasi agar Bank Indonesia memiliki Dollar dalam jumlah yang cukup pada saat masyarakat berduyun-duyun menukarkan Rupiah dengan Dolar AS pada kurs yang ditetapkan tersebut. Dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah, seharusnya tidak khawatir dengan cadangan devisa yang “seharusnya melimpah”, karena Indonesia pada hakikatnya memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kekayaan alam yang melimpah tersebut seharusnya menjadi devisa yang sangat besar bagi Indonesia. Bukan hal yang mudah mengajak pemerintah untuk mengkaji kembali perjanjian-perjanjian eksplorasi kekayaan alam yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Betapa banyak Indonesia dirugikan atas hasil eksplorasi kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini kita banyak “dibodohi” oleh negara asing yang melakukan eksplorasi sumber daya alam di Indonesia. Sebut saja exxon mobile, new month, freeport, caltex, shell, cevron, dan masih banyak lainnya.

Sudah saatnya Pemerintah melakukan peninjauan ulang seluruh perjanjian-perjanjian perusahaan asing yang melakukan eksplorasi kekayaan alam di Indonesia. Seandainya seluruh eksplorasi kekayaan alam tersebut dimiliki oleh Indonesia, maka kita akan memiliki cadangan devisa yang sangat besar yang mampu untuk mematok nilai Rupiah pada sistem nilai tukar tetap.

Usaha lain yang bisa dilakukan untuk mempertahankan devisa diantaranya adalah dengan membudayakan penggunaan dan konsumsi produk dalam negeri. Sebaga contoh, saat ini sudah semakin mudahnya dijumpai buah-buahan impor di pelosok tanah air yang nota bene harganya juga tidak lebih murah dibanding buah lokal. Namun karena pola konsumsi yang tidak berdasarkan kearifan lokal, hanya karena prestige atau hal lain seperti mode, menyebabkan perilaku bangga sebagai bangsa Indonesia semakin terkikis.

Namun seandainya terlalu banyak pertimbangan dalam implementasi sistem nilai tukar tetap tersebut, maka penggunaan sistem nilai tukar mengambang (floating exchange rate) dapat tetap diterapkan, namun dengan penerapan beberapa kebijakan tambahan yang bersifat controlling. Beberapa ekonom nasional pernah menyampaikan pemberlakuan kebijakan kontrol kurs. Konsep kebijakan kontrol kurs dilakukan dengan menerapkan kurs berganda. Pemerintah kita pernah menerapkan kebijakan kurs berganda pada tahun 1950-an dan menghasilkan kegagalan. Kurs berganda pada masa itu adalah membedakan kurs yang digunakan untuk barang ekspor dan kurs yang digunakan untuk barang impor. Akibatnya tingkat harga dan upah di dalam negeri cenderung menyesuaikan diri dengan tingkat harga barang-barang impor atas dasar kurs impor yang cenderung tinggi. Akibatnya keuntungan perusahaan-perusahaan ekspor menjadi tertekan karena penerimaan hasil ekspor yang berdasarkan kurs ekspor relatif lebih rendah. Sedangkan kurs berganda yang dimaksudkan pada analisa para ekonom tadi adalah pengenaan kurs yang tinggi untuk impor produk barang mewah atau produk yang tidak atau kurang penting, sedangkan untuk barang modal yang dianggap penting dikenakan kurs murah. Peninjauan ulang sistem nilai tukar yang diterapkan negara kita akan menjadi bagian yang sangat penting mengawali tujuan tunggal Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

 

  1. KESIMPULAN DAN SARAN

 

4.1. Kesimpulan

Beberapa hal yang bisa disimpulkan dalam membahas pengaruh kebijakan nilai tukar adalah:

  1. Penggunaan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchange rate) yang saat ini dianut, menempatkan kondisi perdagangan luar negeri Indonesia pada kondisi tidak menentu, karena sangat bergantung pada posisi nilai tukar rupiah. Penggunaan sistem ini pada saat terjadinya krisis moneter mungkin kebijakan yang paling tepat. Namun untuk kondisi saat ini, penggunaan sistem nilai tukar mengambang bebas perlu dikaji ulang.
  2. Penggunaan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) akan mampu mengurangi intervensi otoritas moneter menyuplai dolar di pasar uang sehingga hal ini akan mampu mengamankan posisi cadangan devisa. Sementara pengawasan yang ketat terhadap lalu lintas devisa akan mengurangi pelarian uang rakyat maupun uang haram ke luar negeri. Namun sebelumnya, Indonesia harus menyediakan cadangan devisa yang besar untuk menggunakan sistem ini.

4.2. Saran

  1. Jika pemerintah akan menggunakan sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate) menggantikan sistem nilai tukar mengambang bebas yang diberlakukan saat ini, maka pemerintah harus menyediakan cadangan devisa yang besar. Cadangan devisa yang besar bisa diperoleh dengan kemauan keras berbagai pihak, misalnya dengan meninjau ulang kerjasama eksplorasi sumberdaya alam yang bisa dikelola sendiri tanpa melibatkan pihak asing, atau dengan memulai penggunaan produk dalam negeri.
  2. Jika ingin tetap bertahan dengan menggunakan sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating exchenge rate), maka pemerintah harus menerapkan beberapa kebijakan tambahan yang bersifat controling, seperti pengenaan kurs berganda dimana untuk impor produk barang mewah atau produk yang kurang penting dikenakan kurs yang tinggi, sedangkan untuk barang yang penting dan untuk hajat hidup masyarakat luas dikenakan kurs murah.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Augus. 2009. Sudah Tepatkah Sistem Nilai Tukar Kita Saat Ini http://kanakteros.wordpress.com/2009/03/18/sudah-tepatkah-sistem-nilai-tukar-kita-saat-ini/. diakses 30 Januari 2012

Erwin, Febrian Safra. 2004. “Mengkritisi Kebijakan Nilai Tukar dan Rejim Devisa”.http://erwinfs.multiply.com/journal/item/52/Mengkritisi_Kebijakan_Nilai_Tukar_dan_Rejim_Devisa_. Diakses 6 Desember 2011

Pearson, Scott dkk. 2005. “Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia ed-1. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Pratika, Ratih Nuralitha. 2007. “Analisis Pengaruh Fluktuasi Nilai Tukar Pada Ekspor Komoditi Unggulan Pertanian  (Karet Dan Kopi) Di Indonesia”. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Prasetyo, Aditya Dwi. 2010. Indonesia Satu dan Stabilitas Kurs Rupiah: Analisis Stabilitas. http://strugglemoment.wordpress.com/2010/05/10/kurs-di-indonesia-mekanisme-dan-dampaknya/ , diakses 18 -12-2011

Sukirno, Sadono. 2004. “Makro Ekonomi : Teori Pengantar”. Edisi ketiga. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Sipayung, Tungkot. 2000. Pengaruh Kebijakan Makroekonomi Terhadap Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. Institut Pertanian Bogor. Bogor

Tambunan, Mangara. 1996. “Kebijakan Aspek Ekonomi Agribisnis dan Industrialisasi Pertanian: Kendala dan Agenda”. Jurnal Keuangan dan Moneter Vol. 3 No. 2.

Yudha, Indra. 2005. Dampak Pentargetan Inflasi dan Stabilisasi Nilai Tukar Rupiah Terhadap Kredit Pertanian di Indonesia. Tesis. Institut Pertanian Bogor. Bogor

 

Verifikasi

Sudah empat kali merasakan jadi mahasiswa baru, tapi masih terasa gamang juga menghadapinya. Sebelum memulai perkuliahan, setiap mahasiswa baru program doktor-pun diwajibkan melakukan verifikasi berkas kemahasiswaan. Verifikasi dilakukan terhadap keaslian dokumen, kesesuaian identitas, pelunasan biaya kuliah, surat pernyataan, tes kesehatan, dll. Proses ini dilakukan bersamaan dengan mahasiswa S2, jadi tidak heran jika sempat terjadi antrian menyemut. Verifikasi dilakukan di gedung GWW IPB.